BRMP Sulbar Menimba Inspirasi, Studi Tiru Zona Integritas ke Kemenkum Sulawesi Barat
MAMUJU-Komitmen Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat. Dipimpin langsung oleh Kepala BRMP Sulawesi Barat, Sumarni Panikkai, Tim Zona Integritas (ZI) BRMP Sulbar melaksanakan kunjungan studi tiru ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BRMP Sulbar untuk mempelajari sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik pembangunan Zona Integritas dalam rangka mempercepat pencapaian predikat WBK/WBBM di lingkungan kerja BRMP Sulawesi Barat.
Kegiatan studi tiru tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, didampingi para pejabat struktural dan Tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar memaparkan berbagai strategi, inovasi, dan praktik terbaik yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), mulai dari penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala BRMP Sulawesi Barat, Sumarni Panikkai, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan proses perubahan budaya kerja yang harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh unsur organisasi.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar memenuhi indikator penilaian atau meraih predikat WBK/WBBM, tetapi bagaimana membangun komitmen bersama untuk menciptakan budaya kerja yang berintegritas, profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Sumarni.
Ia juga mengajak seluruh anggota Tim Zona Integritas BRMP Sulbar untuk memanfaatkan kegiatan studi tiru sebagai sarana belajar dan menggali praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi di lingkungan kerja BRMP Sulbar.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh tim dapat menyerap pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan oleh Kanwil Kemenkum Sulbar. Hasil pembelajaran ini nantinya harus menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk memperkuat implementasi Zona Integritas di BRMP Sulbar. Yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai integritas, budaya pelayanan prima, dan semangat perbaikan berkelanjutan dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak dapat dicapai secara instan, melainkan membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan serta keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam menjalankan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan manajemen perubahan, konsistensi dalam pelaksanaan program, inovasi pelayanan publik, serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Selain sesi pemaparan dan diskusi, rombongan BRMP Sulbar juga melakukan peninjauan langsung terhadap area layanan, fasilitas pendukung pelayanan publik, serta berbagai inovasi yang telah diterapkan oleh Kanwil Kemenkum Sulbar. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Tim Zona Integritas BRMP Sulbar untuk melihat secara langsung implementasi pembangunan Zona Integritas yang telah berjalan dan memperoleh gambaran mengenai strategi pemenuhan data dukung, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga upaya menjaga kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Kegiatan studi tiru ini menjadi salah satu langkah nyata BRMP Sulbar dalam memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas. Melalui pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik, diharapkan lahir berbagai inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BRMP Sulawesi Barat.(SYH/MN)